Demokrasi di Indonesia mengalami kerusakan sedikit demi sedikit. Mulai dari anjloknya indeks demokrasi dan goyahnya independensi KPK maupun lembaga anti-rasuah lainnya. Puncaknya pada Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materiel Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur mengenai batas usia minimum calon Presiden Republik Indonesia (RI) dan calon Wakil Presiden RI. kesewenang-wenangan ini mempertanyakan putusan yang disetujui dengan alur dan jangka waktu yang dapat dikatakan singkat, tidak sesuai dengan alur pengajuan yang semestinya. Maka upaya check and balance terhadap pemerintah mutlak diperlukan. Demokrasi di era pemerintahan sekarang hanya sebagai kedok dari dinasti politik, oligarki, nepotisme, dan klientelisme. Politik adalah perkara sistem bersama, maka untuk merubah sistem politik kearah yang lebih baik diperlukan kesadaran kolektif untuk disebarluaskan kepada publik. Mari kita suarakan pesan-pesan rakyat kepada para pemimpin yang culas, publik harus didik melalui agar tirani tidak berkuasa dan menindas.
Iklim demokrasi yang kiat merosot menjelang pemilu, Pengurus DEMA I IAIN Kudus mendesak:
1. Mendesak presiden Joko widodo untuk bersikap netral dalam kontestasi pemilu 2024, serta menjunjung tingi etika dan moral dalam memimpin.
2. Mendesak para menteri/pejabat yang mencalonkan sebagai baik calon eksekutif, legislatif atau tim sukses partai/calon presiden untuk mengundurkan diri sesuai prosedur yang ada demi menjaga netralitas penyelenggara negara.
3. Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tetap berintegritas dan independen agar pemilu dapat berjalan LUBERJURDIL.
4. Menolak segala bentuk represi terhadap independensi perguruan tinggi dalam menjaga nilai kebebasan berpendapat dan berekspresi.
No comments:
Post a Comment